Bawaslu Mengajak Media Mengawasi Dalam Tahapan Pilkada

Lampung Selatan, K86-- Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) mengajak media massa turut mengawasi pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Hal tersebut di utarakan Ketua Bawaslu Lamsel Wazzaki dalam sambutannya dalam kegiatan Media Gathering, Peran Media Dalam Pengawasan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Menurut Wazzaki, personal yang ada di Bawaslu terbatas, dan meminta peran aktif media massa untuk mengawasi dalam tahapan Pilkada.

Sehingga baik itu informasi, laporan maupun pemberitaan dari media, dapat membantu pihaknya dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada.

"Kami memang punya personel, tapi jumlahnya terbatas. Cuma, kalau ditambah lagi dengan awak media, tentu lebih banyak lagi yang mengawasi," ujarnya.

Disamping itu, dia berharap pelaksanaan Pilkada di Lampung Selatan dapat berjalan secara damai, jurdil dan luber.

Wazzaki memastikan setiap laporan yang masuk ke Bawaslu akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku."Saya pastikan, setiap laporan dari siapapun, akan kami tindaklanjuti," ucapnya.

Saat ini, pihaknya telah menerima empat laporan dari pihak pasangan bakal calon Pilkada Lampung Selatan."Sampai dengan saat ini, kami sudah menerima 4 laporan dari masing-masing pasangan calon dan masih kami tindak lanjuti," ucapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Lampung, Wiahadikusumah, menjelaskan terkait fungsi media dalam demokrasi. Yakni kontrol sosial.

"Tapi kontrol sosial ada aturannya, dan namanya kode etik karena wartawan merupakan profesi bukan pekerjaan," kata Wira.

Hal yang sama juga dikatakan, direktur eksekutif Lampung Democracy Studies Een Riansyah S.H.I, peran media sebagai pengawasan dan juga pilar demokrasi.

"Media sebagai perpanjangan mata dan telinga publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," jelas Een.

Tentunya ada beberapa tantangan dan hambatan media dalam mengawasi pemilu, baik itu tekanan politik dan ekonomi, akses informasi yang terbatas. "Selain itu juga ancaman terhadap jurnalis dilapangan serta kesenjangan berita dan fakta," ujarnya.(red)