AKLI Demo Kantor Dinas PUPR, Tuding Kurang Memperhatikan Kearifan Lokal

Lampung Selatan, K86-- Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) di Demo Pengusaha Lokal yang tergabung dalam Aliansi Kearifan Lokal Indonesia (AKLI), Kamis (30/7).

Massa yang berjumlah kurang lebih 25 orang berorasi didepan Kantor Dinas PUPR Lamsel membentangkan sependuk yang bertuliskan 'Hasbi Kenyang Kami Lapar', 'Jangan Tutup Mata Pada Infrastruktur Lampung Selatan' , 'Punya Lumbung Tapi Lapar Dirumah Sendiri' dan 'Dan memperingati 6 Tahun OTT KPK Mantan Kadis PU di Tangkap'.

Diatas mobil komando aksi, Fahrudin Ali Hasan, Herman dan Saifun Naim menyampaikan orasi tuntutan mereka. Dinas PUPR seyogyanya memberikan pihaknya ruang, namun beberapa tahun ini pihaknya merasa tersingkirkan dan merasa di marjinalkan oleh pemkab Lamsel.

Fahrudin Ali Hasan menuding, Dinas PUPR lebih mengakomodir rekanan kontraktor dari wilayah lain seperti Lampung Utara, Pringsewu, Tanggamus dan Bandar Lampung.

"Kepala Dinas PUPR sudah semena-mena terhadap kearifan lokal, kepada pengusaha atau rekanan lokal," teriak Fahrudin.

Hal senada juga di utarakan Herman, sejumlah rekanan yang turun dalam aksi hari ini karena merasa tidak diperhatikan oleh Dinas PUPR.

"Dari semenjak Kepala Dinas PUPR menjabat sampai hari ini, rekanan (lokal) tidak pernah bekerja di PUPR," teriak Herman.

"Yang kenyang disana, masyarakat yang ada diluar Lampung Selatan mereka semua yang bekerja bagaimana rekanan masyarakat Lampung Selatan apakah dibikin lapar di kampung sendiri?," tanya Herman.

Sementara itu, pihak PUPR Lamsel, Hasbi Aska membantah tuduhan-tuduhan yang di orasikan oleh pihak aksi demontrasi. Bahkan dirinya enggan menanggapi aksi demo tersebut.

"Buat apa menanggapi para demonstran itu, bukan level saya untuk menanggapinya," ujar Kadis PUPR Hasbi Aska, saat ditemui para wartawan yang meliput aksi demontrasi di ruang meeting.

Bahkan, Hasbi Aska menjelaskan alur pekerjaan proyek yang ada di PUPR Lamsel sudah melalui LPSE. Sebab, semua pekerjaan tersebut di lelang melalui e-lpse dan terbuka secara umum dan seluruh indonesia.

Terkait tudingan yang memperhatikan infrastruktur, dirinya memaparkan sebab dana untuk membangun infrastruktur sesuai dengan usulan atau musrembang tidak memadai.

"Nah, kalau dananya kurang, bagaimana bisa di bangun infrastruktur itu. Membangun itu butuh dana dan uang Pemda tidak ada untuk membangunnya, contohnya usulan pembangunan jalan 1000 meter, karena gak ada uang makanya hanya bisa di bangunnya 300 meter," ucap Hasbi.(red)